Makassar, Satria Insight – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Makassar mendesak Pemerintah Kabupaten Bulukumba segera mengevaluasi sistem keselamatan di kawasan wisata Pantai Appalarang. Desakan tersebut muncul setelah insiden yang menyebabkan korban jiwa di lokasi wisata itu. PERMAHI menilai keselamatan pengunjung harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan destinasi wisata berisiko tinggi, (8/6/26).
PERMAHI Soroti Sistem Pengawasan Wisata Pantai Appalarang
Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPC PERMAHI Makassar, Muh. Taufik, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Namun, ia menegaskan bahwa semua pihak tidak boleh menganggap peristiwa tersebut sebagai musibah semata. Menurutnya, pemerintah daerah dan pengelola wisata perlu mengevaluasi sistem pengawasan serta standar keselamatan yang berlaku.
“Kami menyampaikan duka cita mendalam atas adanya korban di Pantai Appalarang. Namun, esensinya, keselamatan pengunjung adalah hak mutlak yang wajib dijamin oleh pengelola destinasi wisata. Kejadian ini menjadi sinyal merah bahwa ada yang keliru dengan sistem pengawasan dan standarisasi keselamatan di sana,” ujar Taufik dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/6/26).
Selain itu, PERMAHI Makassar menilai karakteristik Pantai Appalarang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Kawasan tersebut memiliki tebing karang dan ombak yang dinamis. Karena itu, pengelola perlu menerapkan sistem pengamanan yang lebih ketat dibandingkan destinasi pantai pada umumnya.
Baca juga: “BMKI Desak Pengusutan Dugaan Pungli di Samsat Bulukumba”.
Aspek Keselamatan Pantai Appalarang Perlu Pembenahan
Lebih lanjut, PERMAHI Makassar menyoroti sejumlah aspek keselamatan yang masih memerlukan pembenahan. Organisasi tersebut mencatat keterbatasan jumlah penjaga pantai atau life guard di sejumlah titik. Selain itu, fasilitas penyelamatan dan sarana evakuasi darurat juga masih terbatas.
Di sisi lain, informasi mengenai zona bahaya dan potensi risiko bagi wisatawan dinilai belum tersampaikan secara maksimal. Akibatnya, pengunjung berpotensi menghadapi risiko tanpa memperoleh informasi keselamatan yang memadai.
Regulasi terkait penyelenggaraan kepariwisataan dapat diakses melalui situs Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
PERMAHI Dorong Audit dan Evaluasi Menyeluruh
Karena kondisi tersebut, PERMAHI Makassar meminta Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga segera melakukan audit keselamatan secara menyeluruh. Audit itu perlu mencakup seluruh area wisata yang memiliki tingkat risiko tinggi bagi pengunjung.
Sementara itu, Taufik menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata harus sejalan dengan perlindungan keselamatan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan maupun pendapatan daerah.
“Jangan sampai industri pariwisata Bulukumba hanya fokus pada keindahan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi abai terhadap nyawa manusia. Hukum perlindungan konsumen dan pengelolaan pariwisata jelas mengamanatkan perlindungan keselamatan jiwa pengunjung,” tegas Taufik.
Oleh sebab itu, PERMAHI Makassar memastikan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut. Organisasi itu juga mendorong pemerintah daerah dan pengelola wisata segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan standar keselamatan. Dengan demikian, kejadian serupa tidak kembali terjadi di destinasi wisata Sulawesi Selatan.
Informasi mengenai standar keselamatan dan pengelolaan destinasi wisata juga tersedia pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
