PMII FIKOM Universitas Handayani Makassar Desak Evaluasi Pengawasan Wisata Usai Tragedi di Pantai Apparalang

Makassar, Satria Insight – Ketua Rayon FIKOM PMII Komisariat Universitas Handayani Makassar, Saidina Alief Raja, meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan destinasi wisata setelah tragedi yang menelan korban jiwa di kawasan wisata Pantai Apparalang, Kabupaten Bulukumba. Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut aspek keselamatan pengunjung dan tata kelola sektor pariwisata (08/06/26).

Saidina Alief Raja menilai peristiwa yang terjadi di Pantai Apparalang tidak cukup dipandang sebagai musibah semata. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menelusuri seluruh faktor yang berkaitan dengan operasional objek wisata tersebut, termasuk aspek legalitas dan pengawasannya.

Menurutnya, Dinas Pariwisata memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan setiap destinasi wisata beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain mendorong promosi pariwisata, instansi terkait juga harus menjamin keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat yang berkunjung.

PMII Soroti Dugaan Lemahnya Pengawasan

Saidina menilai munculnya korban jiwa dalam peristiwa tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam tata kelola sektor pariwisata. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka status legalitas Pantai Apparalang kepada masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi mengenai mekanisme pengawasan yang selama ini berjalan. Menurutnya, publik berhak mengetahui alasan suatu destinasi wisata dapat beroperasi apabila terdapat persoalan administratif atau persyaratan yang belum terpenuhi.

“Apabila benar Pantai Apparalang beroperasi tanpa mengantongi izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka terdapat dugaan kuat adanya kelalaian dan pembiaran oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan,” tegas Saidina Alief Raja.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar bagi keselamatan pengunjung apabila pemerintah tidak segera melakukan pembenahan.

Baca Juga : PK KNPI Manggala Ambil Bagian dalam Aksi Plogging Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026

Desak Audit dan Penegakan Hukum

Melalui pernyataan resminya, PMII Rayon FIKOM Universitas Handayani Makassar menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait.

Pertama, organisasi tersebut meminta Dinas Pariwisata membuka status legalitas Pantai Apparalang secara transparan kepada publik. Kedua, PMII mendorong Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan audit dan evaluasi terhadap seluruh destinasi wisata yang beroperasi di wilayahnya.

Ketiga, PMII meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Keempat, organisasi tersebut menilai pengelola objek wisata harus bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan pengunjung.

Selain itu, PMII juga mendesak pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan serta menerapkan standar keselamatan yang lebih ketat di seluruh destinasi wisata.

Keselamatan Pengunjung Harus Menjadi Prioritas

Saidina Alief Raja menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sektor pariwisata. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan potensi pelanggaran administratif atau lemahnya pengawasan berujung pada hilangnya nyawa manusia.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai lemahnya pengawasan dan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran perizinan berujung pada hilangnya nyawa manusia. Tragedi ini harus menjadi pelajaran penting agar tidak ada lagi korban berikutnya,” ujarnya.

PMII Rayon FIKOM Universitas Handayani Makassar berharap tragedi di Pantai Apparalang menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pariwisata yang lebih aman, transparan, dan bertanggung jawab sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

Baca Juga : “Klarifikasi Kunjungan Luar Negeri Prabowo Subianto, Seskab Teddy Angkat Bicara”